MAKALAH HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA TURKI

MAKALAH

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA TURKI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah

HUKUM KELUARGA DUNIA ISLAM

Dosen Pengampu :

Rahmawati, M.A

 

Disusun Oleh :

1.     M. ROZIQ AROFI’I                            (2822133011)

2.     MUHAMAD AJI PURWANTO          (2822133012)

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS  SYARI’AH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG

 TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah–Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas “Hukum Dagang“.

   Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam.

   Dengan terselesaikannya makalah ini tidak lupa kami sampaikan terima  kasih  kepada:

1.   Dr. Maftukhin, M.Ag selaku Rektor IAIN Tulungagung

2.   Ibu Rohmawati, M.A yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan makalah ini.

3.   Teman – teman yang telah rela membantu dalam pembuatan makalah ini.

   Tidak ada satu pun yang sempurna dimuka bumi ini, begitu pula dengan makalah ini. Untuk itu kritik dan saran demi penyempurnaanya sangat kami harapkan dan terima dengan lapang dada.

Tulungagung, 23 September 2015

                                                                                   

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Sebagai masyarakat yang berada di Negara yang berpenduduk pluralistic tentunya ada masalah-masalah atau issue-issue yang terdapat di sekitar, yang memerlukan sebuah kajian-kajian yang mendalam. Perlunya pembelajaran yang mendalam di dalam membuat sebuah peraturan. Yang di dalamnya mengatur tentang aturan-aturan tentang keagamaan. Yang tentunya bersumber utama kitab dari masing-masing agama.

Seperti halnya undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di Negara-negara yang mempunyai penduduk mayoritas Islam  juga mempunyai undang-undang yang sama, yang mengatur tentang Perkawinan, Waris, Perwakafan, dan lain-lain. Sebagai contoh adalah Negara Turki yang dulunya terkenal dengan kerjaan Ottoman.

Di dalam kajian berikut ini akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan dan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, perwakafan, waris di Negara Turki.

B.       Rumusan Masalah

1.     Bagaimana sejarah dari Negara Turki ?

2.     Unsur-unsur  apa saja yang menjadi bahan pembaharuan ?

3.     Apa sebab terjadinya pembaharuan ?

C.      Tujuan

1.     Menjelaskan tentang sejarah Negara Turki

2.     Menjelaskan unsur-unsur pembaharuan

3.     Menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya pembaharuan

BAB II

PEMBAHASAN

A.      FAKTA DAN PERISTIWA

Pada tahun 1839 dikeluarkalah Dekrit Imperium Hatt-i Syarif  sebagai pondasi bagi rezim legislatif modern. Hal itu terjadi karena terdapat perebutan wewenang antara sultan dan mufti tentang siapa yang berhak melegitimasi hukum syariah. Pada tahun ini pula kekuasaan Utsmani lengser, semua lembaga-lembaga keagamaan ini tidak lagi diberlakukan[1].

Selanjutnya, pada tahun 1850-1858 dikuluarkanlah undang-undang perdagangan dan pidana yang sebagian rumusannya diambil dari mazhab Hanafi, dan sebagian lain dari hukum Perancis. Ide awal pembentukan ini sebenarnya telah diperkenalkan sejak tahun 1840, dan pada tahun 1858 lahir undang-undang yang menguatkan pemilikan perorangan atas tanah. Sebab dikeluarkannya undang-undang perdagangan dan pidana yaitu untuk megantisipasi maraknya perdagangan yang tidak terkontrol[2].

Proses pembaharuan hukum Islam di Turki terus berlanjut. Pada tahun 1876 lahir Undang-Undang Sipil Islam atau yang disebut Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah. Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah adalah undang-undang sipil pertama yang ditetapkan di Turki, bahkan di dunia islam dimana rumusan materinya sebagian diadasarkan pada mazhab syariah (Hanafi) dan sebagian yang lain pada materi hukum Barat. Undang-Undang ini dinilai belum komperhensif karena tidak memasukkan hukum keluarga dan waris. Munculnya Undang-Undang Sipil ini dikarenakan negara Turki mengalami proses sekulerisasi, westernisasi, dan modernisasi secara besar-besaran[3].

Tidak hanya itu, reformasi hukum di Turki terus terjadi. Pada tahun 1915 muncul dua Dekrit Kerajaan yang mereformasi hukum matrimonial (yang berhubungan dengan perkawinan) yang secara lokal terkait dengan hak-hak perempuan terhadap perceraian. Dalam dekrit tersebut dipergunakan prinsip takhayyur (eklektik) dengan mengambil sember dari mazhab Hanafi dan Hanbali. Dekrit tersebut berisi diperbolehkannya perempuan mengupayakan perceraian atas dasar ditinggalkan suami atau karena penyakit yang dideritanya.[4]

Pada tahun 1926, terciptalah undang-undang Sipil Turki (The Turkish Civil Code) yang berisi tentang Perkawinan (pertunangan, umur pernikahan, mahrom, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan), Perceraian dan Pemisahan, Kompensasi, dan Hukum Waris. Undang-Undang 1926 ini lahir dengan mengadopsi The Swiss Civil Code tahun 1912 dengan sedikit perubahan sesuai dengan tuntutan kondisi Turki, karena para ahli hukum (komite) yang diserahi tugas memperbarui undang-undang 1919 tersebut selama lima tahun tidak berhasil membuat draf undang-undang yang dimaksud. Sama dengan tahun 1924, munculnya undang-undang ini dilatar belakangi adanya keinginan untuk meningkatkan status wanita di depan hukum.[5] Sebagai negara yang telah mengadopsi proses legislatif modern, maka amandemen terhadap undang-undang selalu dilakukan untuk kontekstualisasi hukum agar selalu sesuai dengan tuntutan zaman, demikian juga undang-undang 1926 tersebut, sejak tahun 1933 sampai 1965 tercatat telah dilakukan enam kali proses amandemen. Hasil amandemen ini antara lain berkaitan dengan ganti kerugian, dispensasi kawin, pasangan suami isteri diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan ketika pisah ranjang, juga penghapusan segala bentuk perceraian di luar pengadilan, serta tersedianya perceraian di pengadilan yang didasarkan pada kehendak masing-masing pihak (Pasal 125-132). Di samping itu pembayaran ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan akibat perceraian dapat dilaksanakan jika didukung dengan fakta yang kuat.[6]

Pada tahun 1988-1992 terjadi amandemen guna memberlakukan perceraian atas kesepakatan bersama (divorce by mutual consents), nafkah isteri dan penetapan sementara selama proses perceraian berlangsung. Amandemen tahun 1990 berkaitan dengan pertunangan pasca, perceraian dan adopsi.

B.       UNSUR-UNSUR PEMBAHARUAN

1.       Hukum Perkawinan

a.       Pertunangan

Hukum Keluarga Turki mendorong pengadilan untuk tidak mengadakan perjanjian khusus sebelum pernikahan. Artinya, jika terdapat pembatalan pernikahan, maka dihukumi berdasarkan peraturan yang berlaku, bukan perjanjian khusus antar orang yang bertunangan. Jika pesta pertunangan sudah dilakukan dan ternyata perjanjian pernikahan batal, maka pihak yang dianggap bertanggung jawab dengan pembatalan diwajibkan membayar ganti rugi berupa ganti rugi biaya pesta yang telah dikeluarkan.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pertunangan bertujuan menjajaki kedua belah pihak sehingga dimungkinkan muncul perasaan cinta dan suka sama suka. Tidak secara eksplisit dijelaskan harus diselenggarakan secara seremonial kecuali pada pelaksanaan akad nikah yang memang disunahkan untuk dipublikasikan.

b.       Umur Pernikahan.

Undang-Undang Turki juga mengatur mengenai usia pernikahan, yaitu 18 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 17 tahun bagi calon mempelai perempuan. Kemudian ketika dalam keadaan yang sangat  memaksa dapat diberikan dispensasi untuk menikah dari pengadilan setelah mendapatkan keterangan dari orang tua. Namun, mereka tetap harus berusia 15 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. Dalam hukum Islam, fuqaha’ hanya membatasi calon mempelai dengan batasan aqil-baligh saja tanpa mensyaratkan mumayyiz.

c.       Orang-Orang Yang Dilarang Melakukan Pernikahan.

Ketentuan ini diatur dalam The Ottoman Law of Family Rights Tahun 1917 dalam pasal 13-32. Adopsi dalam hukum keluarga Turki dijadikan sebagai salah satu penghalang pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 121 undang-undang sipil Turki. Artinya, anak hasil adopsi tidak dapat menikahi orang tua yang mengadopsinya atau dengan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan orangtua yang mengadopsinya. Berbeda dengan pandangan fiqh klasik yang memperbolehkan anak adopsi menikahi orangtua yang mengadopsinya.

d.       Poligami.

Undang-undang Turki melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawianan pertama masih berlangsung. UU itu menyatakan bahwa seorang tidak menikah , jika dia tidak membuktikan bahwa pernikahan yang pertama bubar karena kematian, perceraian atau pembatalan. Pernikahanyang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar bahwa orang tersebut telah berumah tangga saat menikah.

Dalam ottoman law offamily Rights (Qanun qarar al-huquq Al-a’ilah al-usmaniyah) tahun 1917 pasal 38 menetapkan dibolehkannya taklik talak bagi  isteri bahwa suaminya tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain (poligami).tahun 1915, sultan dalam ketetapannya mwenyatakan bahwa isteri dapat minta cerai kalau suami meninggalkan istrinya. Ketetapan lain dikeluarkan pada tahun yang sama, seorang isteri dapat minta cerai dengan alas an suami kena penyakit yang menyebabkantidak mungkin hidup bersama  sebagai suami isteri.[7]

Mengenai poligami, Tahir Mahmood mengutip Al-qur’an (IV:3)yang mengatakan meskipun seseorangdiizinkan mempunyai empat isteri pada waktu yang sama, namun mereka yang tidak memperlakukan isteri-isterinya secara  adil dan setar tidak boleh melakukannya.Perkawinan monogamy akan lebih baik Karen amenghindarkan laki-laki berbuat tidak adil izin bagi laki-laki untuk melakukan poligami sangat kondisional, tidak absolute dan karenanya sangat ketat dengan peraturan , perjanjian atau hukum.

e.       Resepsi Pernikahan.

Tentang resepsi pernikahan ini diatur dalam pasal 11-23 The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dirayakan sesuai dengan agama masing-masing jika dikehendaki, namun pendaftaran dilakukan sebelum perayaan tersebut.

f.        Pembatalan Pernikahan.

Dalam The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 pasal 19 dijelaskan, bahwa suatu pernikahan harus dibatalkan apabila salah satu pihak berada dalam 3 (tiga) kondisi tertentu. Pertama, salah satu pihak telah berumah tangga saat menikah. Kedua, salah satu pihak pada saat pernikahan menderita sakit jiwa ataupun penyakit permanent lainya. Ketiga, pernikahan termasuk yang dilarang. Sedangkan menurut Hanafiyah, pernikahan dianggap batal jika ada rukun atau syarat dalam pernikahan yang tidak terpenuhi.

g.       Pernikahan Yang Tidak Sah.

The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 mengatur hal ini dalam pasal 17-25. Pengadilan diberi kewenangan untuk menyatakan ketidakabsahan suatu pernikahan sesuai alasan-alasan yang telah ditetapkan, diantaranya:

I.         Pada saat menikah ada peniaian dari salah satu pihak suami isteri yang merasa dirugikan.

II.       Salah satu pihak mengetahui dengan jelas kejelekan pasangannya yang berhubungan dengan karakter moral.

III.     Satu pihak dipaksa menikah dengan ancaman yang menbahayakan kehidupan, kesehatan, finansial ataupun membahayakan kerabat dekat.

2.       Perceraian Dan Pemisahan.

Menurut undang-undang sipil Turki, ada beberapa hal yang membolehkan suami atau isteri menuntut pengadilan untuk mengeluarkan dekrit perceraian. Namun demikian, pengadilan terlebih dahulu memberikan jangka waktu kepada mempelai untuk saling memisahkan diri yang berguna untuk perenungan dan penumbuhan kembali rasa saling membutuhkan. Jika jangka waktu yang diberikan telah habis dan tidak ada rekonsiliasi diantara keduanya, maka salah satu pihak boleh meminta cerai.

Adapun hal-hal yang membolehkan untuk meminta cerai diantaranya adalah:

a)       Salah satu pihak berkomitmen untuk bercerai.

b)       Salah satu pihak menyebabkan luka bagi pihak lain.

c)       Hubungan suami isteri sedemikian tegang sehingga hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi.

Pada dasarnya, dalam fiqh klasik, talak adalah hak suami. Biarpun seorang isteri mengucapkan kata “cerai” seribu kalipun jika suami tidak menyetujuinya maka hubungan perkawinan tersebut masih tetap berlanjut. Sebaliknya sang suami dapat dengan mudah menjatuhkan talak walau tanpa alasan apapun.

3.       Kompensasi.

Hal ini diatur dalam The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 pasal 22. Dalam hal ini telah ditetapkan bahwa pengadilan boleh menetapkan uang ganti rugi yang harus dibayar salah satu dari suami isteri untuk pasangan yang disakiti atau tidak dipenuhi haknya. Lain halnya menurut Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali yang berpendapat bahwa apabila isteri tidak dapat memenuhi hak suami, maka hak nafkah isteri gugur. Sebaliknya, jika sang isteri yang dirugikan karena sang suami tadak dapat memenuhi hak isteri, sang isteri tidak dapat meminta ganti rugi, melainkan hanya mendapat nafkah seperti biasa.

4.       Hukum Waris.

Salah satu prinsip hukum sipil Turki adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, demikian juga dalam hal kewarisan. Artinya, laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama, bukan lagi dua banding satu, melainkan satu banding satu. Berbeda dengan fiqh klasik yang menentukan bagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ ayat 11. Berdasarkan sisterm kewariasan satu banding satu inilah nampak jelas bahwa Republik Turki ingin mengangkat derajat wanita yang sebelumnya didiskreditkan. Khususnya pada masa pemerintahan Kerajaan Utsmani.

C.      SEBAB TERJADINYA PEMBAHARUAN

Sebab dikeluarkannya Dekrit Imperium Hatt-i Syarif pada tahun 1839 yaitu karena terdapat perebutan wewenang antara sultan dan mufti tentang siapa yang berhak melegitimasi hukum syariah. Adapun sebab dikeluarkan undang-undang perdagangan dan pidana pada tahun 1850-1858 dikarenakan untuk megantisipasi maraknya perdagangan yang tidak terkontrol.

Pada tahun 1915 muncul dua Dekrit Kerajaan yang mereformasi hukum matrimonial (yang berhubungan dengan perkawinan) yang secara lokal terkait dengan hak-hak perempuan terhadap perceraian. Dekrit tersebut berisi diperbolehkannya perempuan mengupayakan perceraian atas dasar ditinggalkan suami atau karena penyakit yang dideritanya. Adapun penyebab munculnya dekrit tersebut yaitu, banyak perempuan yang terbebani dikarenakan tidak dibolehkan bercerai apabila ditinggal suami atau karena suami menderita penyakit.

Lahirnya undang-undang keluarga yang merupakan bentuk amandemen terhadap undang-undang perkawinan 1917 yang mengharamkan poligami, menjadikan suami dan isteri berkedudukan sama dalam perceraian, dan sejak saat itu perceraian harus dijatuhkan di pengadilan dengan syarat-syarat tertentu, tidak semata-mata hak prerogatif suami.[8][26] Adapun penyebabnya ialah tidak adanya aturan yang mengatur masalah poligami, sehingga banyak masyarakat yang berpoligami tanpa melihat keadaan di Turki. Selain itu, di Turki belum terwujud kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum. Perlu ditekankan pula,  bahwa perceraian yang dijatuhkan di luar pengadilan menyebabkan masalah tersebut tidak tertib secara administrasi.

Pada tahun 1933-1965 muncul undang-undang sebagai amandemen undang-undang sipil Turki 1926. Adapun hasil amandemen terhadap undang-undang sipil Turki 1926 antara lain berkaitan dengan ganti kerugian, dispensasi kawin, pasangan suami isteri diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan ketika pisah ranjang, juga penghapusan segala bentuk perceraian di luar pengadilan, serta tersedianya perceraian di pengadilan yang didasarkan pada kehendak masing-masing pihak (Pasal 125-132).[9][27] Adapun sebab munculnya amandemen tersebut ialah konsep ganti rugi, dispensasi kawin, perbaikan hubungan ketika bercerai, dan kehendak bercerai yang masih diluar dari kebutuhan masyarakat. Munculnya amandemen pada tahun 1988-1992 yang berisi kesepakatan bersama (divorce by mutual consents), nafkah isteri, penetapan sementara selama proses perceraian berlangsung, pasca pertunangan, perceraian dan adopsi disebabkan aturan-aturan yang mengatur masalah tersebut masih jauh dari keinginan dan harapan masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Unsur di dalam pembaharuan antara lain adalah perceraian dan pemisahan, hukum waris, kompensasi,  kemudian perkawinan yang masih dibagi lagi menjadi pertunangan, umur pernikahan, orang yang dilarang melakukan pernikahan, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan, dan pernikahan yang tidak sah.

Sebab dikeluarkannya Dekrit Imperium Hatt-i Syarif pada tahun 1839 yaitu karena terdapat perebutan wewenang antara sultan dan mufti tentang siapa yang berhak melegitimasi hukum syariah. Adapun sebab dikeluarkan undang-undang perdagangan dan pidana pada tahun 1850-1858 dikarenakan untuk megantisipasi maraknya perdagangan yang tidak terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

Thohir, Umar Faruq. “Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki,” dalam Khoirudin Nasution, dkk (ed). 2012.  Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern. Cet. I Yogyakarta: ACAdeMIA.

Nasution, Khairuddin. 2002. Status Wanita Di Asia Tenggara. Jakarta : INIS

---

[1] Umar Faruq Thohir, “Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki,” dalam Khoirudin Nasution, dkk (ed), Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern, Cet. I (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012)., hlm 94.

[2] Ibid

[3] Ibid., hlm 94-95.

[4] Ibid., hlm 95-96.

[5] Ibid., hlm 97.

[6] Ibid., hlm 98.

[7] Khairuddin Nasution, Status Wanita Di Asia Tenggara, (Jakarta : INIS),2002,HL.245

[8] Ibid   

[9] Ibid ., hlm 100-101.MAKALAH HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA TURKI

PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A.  Pengertian hukum administrasi

1.     Secara istilah

Secara teoritis, hokum administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintah yang keberadaannya setua dengan konsepsi Negara hokum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hokum tertentu. Meskipun demikian, hokum administrasi Negara sebagai suatu cabang ilmu, khususnya di wilayah hokum continental, baru muncul belakangan. Pada awalnya, khusunya di Negara belanda, hokum administrasi ini menjadi satu kesatuan dengan hokum tata Negara dengan nama staat en administratief recht.

Dinegara belanda ada dua istilah mengenai hokum ini yaitu bestuursrecht dan administratief recht, dengan kata dasar administratie dan bestuur. Terhadap dua kata ini para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. Untuk kata administartie ini ada yang menerjemahkan dengan tata usaha, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha Negara dan ada yang menerjemahkan dengan administrasi saja, sedangkan kata bestuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan.

Perbedaan penerjemahan tersebut mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap hokum ini, yakni sepert HAN, hokum tata pemerintahan, hokum tata usaha pemerintahan, hokum tata usaha Negara, hokum tata usaha Negara Indonesia, HAN Indonesia dan hokum administrasi tanpa atribut Negara, seperti yang dianut hadjo dengan alasan bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung konotasi Negara/ pemerintahan.[1] Adanya keragaman istilah ini dalam perkembangannya lebih mengarah pada penggunaan istilah HAN disbanding istilah lainnya, sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian lapangan bahwa responden yang memilih menggunakan istilah HAN itu paling banyak (50%), yang mengunakan istilah hokum tata usaha Negara (32,90%), hokum tata pemerintahan (9,21%), dan sisanya 3,95% memakai istilah-istilah lain.[2] Menurut Sjachran basah, administrasi Negara lebih luas dari tata usaha Negara karena secara teknis administrasi Negara mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan tata usaha hanya sekedar bagian saja daripada administrasi.[3] Telah disebutkan bahwa nama cabang hokum ini administratief recht dan bestuur srecht, yang bertumpu pada kata ‘administrasi’ dan kata ‘pemerintahan’. Sebenarnya kedua kata ini dalam penggunaannya memiliki makna sama, karena pemerintahan itu sendiri merupakan terjemahan dari kata administrasi. Meskipun demikian, daalam tulisan ini-sebelum menyajikan pengertian hokum administrasi Negara-akan dikemukakan secara terpisah mengenai istilah pemerintahan/pemerintahan berdasarkan kamus dan yang berkembang di kalangan para sarjana.

2.     Administrasi Negara.

Kata administrasi berasal dari bahasa latin “administrare”  yang berarti to manage. Derivasinya antara lain menjadi administration diartikansebagai: 1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, 2. Usaha dan kegiatan yang  berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan, 3. Kegitan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, 4. Kegiatan kantor dan tata usaha.[4] Dalam buku ini administrasi merujuk pada pengertian yang ketiga, yakni kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Prajudi atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi Negara mempunyai tiga arti, yaitu: 1. Sebagai salah satu fungsi pemerintah, 2. Sebagai aparatur (machinery) dan aparat (apparatus) daripada pemerintah, 3. Sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerja sama secara tertentu.[5] Menurut bintoro tjokroamidjojo administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.[6] Bahsan Mustafa mengartikan administrasi Negara sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman.[7] Dari beberapa pendapat tersebut dapatlah diketahui bahwa administrasi Negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktifitas atau tugas-tugas Negara selain tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan.[8]

3.     Pemerintah atau pemerintahan

Secara teoritis dan praktis, terdapat perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.[9] Dengan ungkapan lain, pemerintahan adalah beestuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ/alat atau aparat yang  menjalankan pemerintahan.[10] Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas (in the broad sense) dan dalam arti sempit (in the narrow sense). Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.[11]

Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan Negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam Negara baik eksekutif maupun legislative dan yudikatif.[12] Dalam kepustakaan istilah pemerintahan disebutkan memiliki dua pengertian, yaitu sebagai fungsi dan sebagai organisasi, “bestuur als functie-dat wil zeggen het besturen-is de uitoefening van bestuurstaak. …………………….uitoefening van de bestuurstaak,[13] (pemerintah sebagai fungsi, yakni aktivitas memerintah, adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Dalam istilah donner, penyelenggaraan kepentingan umum oleh dinas publik. Pemerintah (umum) sebagai organ adalah kumpulan organ-organ dari organisasi pemerintahan yang dibebani dengan pelaksanaan tugas pemerintahan). Menurut Soehardjo, pemerintahan sebagai organisasi bila kita mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penegasan, kewenangan, dan kewajibanmasing-masing departemen pemerintahan. Sebagai fungsi kita meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur apa dan cara tindakan aparatur pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing.[14] Fungsi pemerintahan itu dapat ditentukan dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negative sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai sesuatu kegiatan perundang-undangan dan peradilan “alle activiteiten van de overhead die niet als wetgeving en rechtspraak”. Melalui pemaparan beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian administrasi Negara dan pemerintahan tersebut tampak bahwa sebenarnya kedua konsep ini mengindikasikan pengertian yang sama. Sehingga dalam penamaan hokum administratief recht adalah bestuursrecht dan sebaliknya. Perbedaan penamaan ini tidak menyebabkan perbedaan isi atau materi dari hokum administrasi ini.

B.   Pengertian Hukum Administrasi Negara

Apa itu hukum pemerintahan (bestuursrecht)? Apakah hukum untuk pemerintah ataukah hukum dari pemerintah ? dengan kata lain, apakah hukum ini diletakkan  (untuk mengatur) pemerintah ataukah hukum yang diletakkan oleh pemerintah ? pertanyaan-pertanyaan ini dikemukakan oleh A.M. donner, pada halaman-halaman awal buknya.[15] Guna memahami secara lebih mendalam terhadap hukum administrasi ini, pertanyaan-pertanyaan itu harus diberikan jawaban atas pertanyaan baiknya. Untuk dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu dikemukakan mengenai definisi HAN yang dikemukakan oleh para sarjana berikut ini.

a.      Mengawali pengantar hukum administrasi Negara secara umum, berupaya untuk memahami konsep tertentu, pertama-tama kita batasi pada tema ‘hukum administrasi negara’. Apa isi bagian hukum ini ?. kita dapat menetapkan bahwa hukum administrasi Negara merupakan bagian dari hukum public.. hukum administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan (dari hukum public) yang berkenaan dengan pemerintahan umum.[16]

b.     Untuk menemukan definisi yang baik mengenai istilah hukum administrasi Negara, pertama-tama harus ditetapakn bahwa hukum administrasi Negara merupakan bagian dari hukum public, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antara organ pemerintahan. Hukum administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara  bagaimana organ pemerintahan  melakukan tugasnya. Jadi hukum administrasi Negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ  pemerintahan.[17]

c.      Hukum administrasi Negara atau hukum tata pemerintahan pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuannya dari hukum tata Negara, memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan (tugas-tugas yang dipercayakan) kepada organ-organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya dalam Negara, menentukan kedudukan terhadap warga Negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintahan.[18]

d.     Hukum administrasi Negara, hukum tata pemerintahan adlah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan (mengatur) administrasi, pemerintah, dan pemerintahan. Secara global dikatakan, hukum administrasi Negara merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan, dan di sisi lain HAN merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memparoleh perlindungan dari pemerintah. Jadi HAN memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan.[19]

e.      Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.[20]

f.      HAN sebagai menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (ambtsdrager) administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus lebih lanjut, Utrecht menyebutkan bahwa HAN adalah hukum yang mengtur sebagian lapangan pekerjaan administrasi Negara. Bagian lain diatur oleh hukm tata Negara (hukum Negara dalam arti sempit) hukum privat, dan sebagainya.[21]

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, tampak bahwa dalam hukum administrasi Negara terkadang dua aspek, yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya, kedua aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintahan dengan para warga negaranya.[22]

Seiring perkembangan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran welfare state, yang memberikan kewenangan yang luas kepada administrasi Negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam hukum administrasi Negara, disamping  dibuat oleh lembaga legislative, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri oleh administrasi Negara. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di atas, dapat diberikan jawaban bahwa hukum administrasi Negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemeirntah dalam arti sempit atau administrasi Negara, peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislative untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga Negara dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi Negara.[23]

C.  Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Prajudi Atmosudirdjo membagi hukum administrasi negara dalam dua bagian, yaitu Hukum administrasi negara heteronom dan hukum administrasi negara heteronom, yg bersumber pada UUD, TAP MPR dan Undang-undang adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Hukum administrasi negara otonom ialah hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara.

Penulis hukum administrasi negara lain, membagi bidang hukum administrasi negara menjadi hukum administrasi negara umum (algemeendeel) dan hukum administrasi negara khusus (bijzonder deel). Hukum administrasi negara umum berkenaan dengan peraturan-peraturan umum menenai tindakan hukum dan hubungan hukum administrasi atau peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, dalam artian tidak terikat pada bidang tertentu.

Sementara itu, hukum administrasi negara khusus adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti peraturan tentang tata ruang, peraturan tentang kepegawaian, peraturan tentang pertanahan, peraturan kesehatan, peraturan perpajakan, peraturan bidang pendidikan, peraturan pertambangan dan sebagainya.

C.J.N Versteden juga menyebutkan bahwa secara garis besar Hukum Administrasi Negara meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

a.      Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, kesehatan, dan kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga Negara yang di tegakkan dan di tentukan lebih lanjut oleh pemerintah

b.     Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat

c.      Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang di tetapkan oleh pemerintah

d.     Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah, termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum

e.      Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak

f.      Peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah

g.     Peraturan-peraturan mengenai yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi

h.     Peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintah yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah

i.       Peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan.

Sesudah menguraikan peraturan-peraturan bidang administrasi negara ini,C.J.N. Vesterden, berbeda dengan para penulis lain, menolak pembagian hukum administrasi negara menjadi HAN umum dan HAN khusus. Menurutnya pembagian ini menyesatkan (misleidend);"hukum administrasi negara tidak dapat dibagi menjadi bagian umum dan khusus. Peraturan-peraturan hukum administrasi negara itu sangat kompleks dan luas. Persoalan hukum administrasi negara muncul dalam semua sektor, seperti mengenai keputusan & perlindungan hukum.

Pendapat C.j.N. Vesterden yang menganggap bahwa pembagian hukum administrasi negara umum dan khuss menyesatkan agaknya tidak ditopang oleh realitas yang ada. Semua negara yang menganut sistem hukum kontinental seperti Belanda, Belgia, Denmark, Yunani, Italia dll, mengenai dan mengakui bidang hukum administrasi umum dan khusus. Pada masing-masing negara yang menganut sistem hukum kontinental ditemukan lebih banyak kesamaan bidang hukum administrasi negara umum (algemeen deel), sedangkan pada bidang hukum administrasi negara khusus ditemukan beberapa perbedaan.

Adanya perbedaan bidang hukum administrasi negara khusus merupakan suatu hal yang logis dan wajar mengingat masing-masing negara dihadapkan pada perbedaan sosio kultural, politik sitem pemerintahan, kebijakan pemerintah & sebagainya. Disini, munculnya pembedaan antara hukum administrasi umum dan hukum administrasi khusus merupakan sesuatu yang tidak dapt dihindari dan sesuatu yang alamiah. Munculnya hukum administrasi khusus ini semakin penting artinya seiring dengan lahirnya berbaai bidang tugas-tugas pemerintahan yang baru dan sejalan dengan perkembangan dan penemuan-penemuan baru berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat, yg harus diatur melalui jalur hukum administrasi. Dalam konteks ini pun juga tampak bahwa hukum administrasi itu tumbuh dan berkembang secara dinamis.

Di Indonesia, hukum administrasi negara khusus ini telah dihimpun dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indionesia, yang disusun berdasarkan sistem Engelbrecht, yang didalamnya tercantum tidak kurang dari 88 bidang. Di Belanda bidang hukum hukum administrasi negara khusus ini terdapat pada Staatsalmanak 1995,  yang memuat puluhan bidang.

Dari pemaparan beberapa pendapat diatas, dapatlah disebutkan bahwa hukum administrasi adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan dalam arti sempit yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur hal-hal antara lain :

a.      Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik.

b.     Kewenangan pemerintah di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya, penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum.

c.      Akibat-akibat hukum yang dilahirn dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu.

d.     Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.

Keberadaan dan sasaran dari hukum administrasi adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintahan dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam negara hukum.

Daftar Pustaka

Bahsan Mustafa, pokok-pokok hokum administrasi Negara, (Bandung: citra aditya bakti)

Bangir manan dan kuntana magnar, beberapa masalah hokum tata Negara Indonesia (bandung: alumni, 1997)

Bintoro Tjokroamidjojo, pengantar administrasi pembangunan (Jakarta: LP3ES, 1990)

C.J.N. Versteden, inleiding algemeen bestuursrecht, Samson H.D. tjeenk willink, alphen aan den rijn, 1984

HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Pt. rajagrafindo persada, Jakarta, 2006

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), edisi kedua, balai pustaka, jakarta, 1994

Kennet Culp davis, administrative law text (ST. paul: minn, west publishing co., 1972)

Philip M. Hadjo, et.al, pengantar hokum administrasi Indonesia (Yogyakarta: gadjah mada university press, 1993)

Prajudi atmosudirdjo, hokum administrasi Negara (jakaarta: ghalia Indonesia, 1981)

R.J.H.M. huisman, algemeen bestuursrecht, een inleiding (Amsterdam: kobra, tt)

Sjachran basah, eksistensi dan tolok ukur badan peradilan administrasi di Indonesia (bandung: alumni, 1985)

Sjachran Basah, menelaah liku-liku rancangan undang-undang no.-tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara (bandung: alumni, 1992)

Sjachran basah, perlindungan hukum terhadap sikap-tindak administrasi Negara (bandung: alumni, 1992)

Soehino, asas-asas hukum tata pemerintahan (Yogyakarta: liberty, 1984)

---

[1] Philip M. Hadjo, et.al, pengantar hokum administrasi Indonesia (Yogyakarta: gadjah mada university press, 1993) hal. 6

[2] Sjachran basah, eksistensi dan tolok ukur badan peradilan administrasi di Indonesia (bandung: alumni, 1985), hal. 31

[3] Sjachran Basah, menelaah liku-liku rancangan undang-undang no.-tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara (bandung: alumni, 1992), hal 18-19.

[4] Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), edisi kedua, balai pustaka, jakarta, 1994 hal. 8

[5] Prajudi atmosudirdjo, hokum administrasi Negara (jakaarta: ghalia Indonesia, 1981) hal. 11.

[6] Bintoro Tjokroamidjojo, pengantar administrasi pembangunan (Jakarta: LP3ES, 1990) hal. 1

[7] Bahsan Mustafa, pokok-pokok hokum administrasi Negara, (Bandung: citra aditya bakti), hal. 8

[8] Kennet Culp davis, administrative law text (ST. paul: minn, west publishing co., 1972), hal. 1

[9] KBBI, hal. 756

[10] Nata Saputra, op. cit, hal.4

[11] Bangir manan dan kuntana magnar, beberapa masalah hokum tata Negara Indonesia (bandung: alumni, 1997), hal. 158-159.

[12] SF. Marbun dan Moh. Mahfud, op cit. hal. 8

[13] P. de Haan, et. Al op. cit hal. 6

[14] Soehardjo, op, cit, hal. 11.

[15] A.M. Donner, loc, cit, hal. 15

[16] C.J.N. Versteden, inleiding algemeen bestuursrecht, Samson H.D. tjeenk willink, alphen aan den rijn, 1984, hal. 12-13.

[17] R.J.H.M. huisman, algemeen bestuursrecht, een inleiding (Amsterdam: kobra, tt), hal.  4.

[18] Van poelje, algemene inleideng tot de bestuurskunde, samsom, alphen aan den rijn, 1964, hal. 4.

[19] H.D van wijk/willem konijnenbelt, op. cit. hal. 1

[20] Sjachran basah, perlindungan hukum terhadap sikap-tindak administrasi Negara (bandung: alumni, 1992) hal. 4

[21] E. utrech, op cit, hal. 8-9.

[22] Soehino, asas-asas hukum tata pemerintahan (Yogyakarta: liberty, 1984), hal. 2

[23] A.M. donner, op. cit. hal.22 dan 56.